Manifestasi Reforma Agraria di Aspal Panas May Day

Penulis: Angga Ferdian

Renno Baihaqi, Irsyad Arif, dan Fajar Ramadhan Berkontribusi dalam Artikel ini.

Jumat, 1 Mei 2026 di bawah langit Jakarta yang seolah kehilangan pori-porinya. Beberapa saat sehabis salat jumat, gelombang manusia mulai bergerak dari depan gedung Televisi Republik Indonesia (TVRI) menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Para serikat buruh dan serikat petani yang diorganisir: Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tumpah ruah, mengubah jalanan menjadi lautan manusia dengan atribut dan spanduk tuntutannya.

Di tengah himpitan massa dan terik panas matahari, keringat bercucuran deras membasahi pakaian yang menyatu dengan debu, beradu dengan tekad yang membara, sorot mata tajam menatap lurus ke depan, ke arah gedung DPR RI yang kokoh berdiri di kejauhan. Namun, peluh yang sudah membasahi tubuh itu seperti sirna ketika sebuah suara menggelegar dari mobil komando, “Hidup Buruh!” pekik sang orator suaranya membelah udara, mengalahkan mesin kendaraan yang berderu-deru di sepanjang jalan. Meskipun di bawah teriknya matahari, ribuan massa serentak menyambutnya dengan mengepalkan tangan mereka ke arah langit dan membalas “Hidup!” seolah terik matahari tak bisa lagi berkuasa atas semangat yang mereka bawa.

Di sudut kerumunan yang kian memadat, seorang petani paruh baya menggenggam erat bilah tongkat, mengibarkan bendera serikat tani. Di tangan lainnya, ia membawa sebuah poster tuntutan yang tidak lagi kaku, kertas itu seolah melunak dan lembap akibat peluh tubuhnya sendiri. Tetesan keringat yang jatuh dari keningnya mendarat tepat di atas tulisan yang sudah mulai luntur: “Wujudkan Hak Atas Tanah.” Baginya, tinta yang mulai luntur itu bukan sekedar tulisan di atas kertas belaka. Ia adalah perwujudan dari debu tanah desa yang kini tak bisa lagi ia cangkul, sebuah wujud simbolik dari sengketa yang telah merampas ketenangan di bawah atap rumahnya.

Sudarto seorang petani yang memijakan kakinya di Jakarta pada peringatan May Day, langkahnya tampak masih mantap, meski guratan di wajahnya menceritakan usia yang tak lagi muda, namun binar matanya tidak menunjukkan kelelahan yang berarti. Ia datang jauh-jauh dari Kota Banjar, bukan sebagai massa aksi yang datang tanpa persiapan, ia membawa satu tujuan: menyampaikan aspirasi petani yang selama ini hanya tersangkut di dahan-dahan perkebunan yang disengketakan. Di balik kulitnya yang legam terpapar matahari, ia menyimpan sejarah panjang sebagai mantan anggota TNI. Namun, baginya, pangkat dan jabatan hanyalah titipan yang memiliki masa kedaluwarsa.

“Saya dari TNI, dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat,” ujarnya dengan nada suara yang tenang namun tegas. Ia melepaskan seragam dinasnya bukan untuk beristirahat, melainkan memilih memegang cangkul dan berdiri berdampingan dengan para petani di bawah bendera Serikat Petani Pasundan (SPP). Kini, “musuh” yang dihadapinya bukan lagi ancaman kedaulatan negara dari luar, melainkan konflik agraria yang membuat petani di kampungnya sendiri tidak bisa tidur nyenyak.

Sudarto bercerita tentang getirnya menjadi petani di lahan yang diklaim oleh perusahaan negara, PT Perkebunan Negara (PTPN). Sejak tahun 2016, ia telah mencicipi pahitnya intimidasi. Pernah suatu ketika, ia mencoba membangun taman buah dengan modal lima juta rupiah, bukan angka yang kecil bagi seorang petani kecil. Namun, tanpa izin dan rasa nurani, orang-orang perkebunan mencabuti bibit-bibit harapan itu. Gubuk-gubuk yang didirikan petani untuk sekadar melepas lelah pun ditarik dan dirobohkan.

Namun, Sudarto tak lantas menggantung cangkulnya di gudang. Baginya, sangat ironis ketika Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air adalah untuk kemakmuran rakyat, namun di lapangan, petani justru sering kali “di-nyek” atau disikut oleh kepentingan korporasi yang ia sebut lebih kejam dari kolonial. “Kami tidak akan merebut tanah negara, kami hanya ingin bercocok tanam,” tegasnya. Ia hanya ingin bercocok tanam ubi, palawija, pisang, hingga rempah-rempah menekankan bahwa yang mereka tanam adalah fondasi bagi perut bangsa yang seringkali dilupakan oleh para pembuat-pembuat kebijakan, “DPR RI itu banyak sekali lah yang dari kampung bisa jadi DPR RI, itulah fondasinya adalah petani,” serunya menambahkan.

Di sudut lain barisan, suara Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), memecah kebisingan. Jika Sudarto adalah wajah dari ketabahan di akar rumput, Dewi adalah pengingat akan angka-angka berdarah yang terjadi di balik meja birokrasi.

Ia melaporkan sebuah kenyataan pahit: sejak Hari Tani September 2025 hingga May Day 2026, kekerasan agraria justru meningkat. Tercatat 22 petani dan masyarakat adat yang ditembak karena mempertahankan hak atas tanah mereka. Angka itu bukan sekadar statistik, sekitar 450 petani yang harus mendekam di balik jeruji besi dan 272 lainnya mengalami kekerasan fisik. Konflik ini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Bengkulu Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Aceh Utara, di mana lima petani dikriminalisasi karena berkonflik dengan PTPN.

“Kenapa terjadi politik upah murah? Karena terjadi surplus tenaga kerja dari desa-desa yang tanahnya dirampas,” teriak Dewi. Ketika tanah di desa beralih fungsi menjadi industri atau konsesi besar, para petani dan nelayan kehilangan sumber kehidupan. Mereka terpaksa bermigrasi ke kota, menjadi buruh dengan daya tawar rendah karena negara tahu ada ribuan orang lain yang siap menggantikan mereka jika mereka menuntut upah layak.

Bagi Dewi dan GEBRAK, Reforma Agraria bukanlah sekadar pembagian sertifikat tanah, apalagi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi buruh. Ia adalah pemenuhan hak dasar atas tanah dan perumahan yang layak, yang seharusnya terintegrasi dengan pembangunan kawasan industri. Tanpa itu, janji swasembada pangan hanyalah imajinasi di atas kertas, sementara di lapangan, tentara dan pengusaha justru mencetak sawah baru di atas konflik, seperti yang terjadi dalam program food estate.

Menanam Harapan di Tengah Gempuran

Kembali ke barisan Sudarto, ia menunjukkan bahwa semangat petani tidak pernah luntur oleh gempuran perusahaan negara. Di Serikat Petani Pasundan (SPP), ia tidak sendirian. Ada “Petani Milenial” yakni para anak muda yang menolak untuk sekadar menjadi penonton di tanah sendiri. “Jangan petani hanya aki-aki saja, nanti maju dua, tiga kali sudah…” ucapnya lirih dengan tangan yang memegang punggungnya. Mereka menanam kopi, manggis, dan alpukat di lahan-lahan yang kontrak Hak Guna Usaha (HGU)-nya telah habis, membuktikan bahwa rakyat bisa mandiri tanpa harus terus-menerus mengangkat tangan meminta bantuan sosial.

Sudarto memiliki prinsip yang sederhana namun mendalam tentang konservasi. “Mata air itu harus dijaga, jangan menjaga air mata,” selorohnya, sebuah kritik pedas terhadap pembangunan yang seringkali menggunduli hutan dan merusak sumber air. Ia meminta agar negara tidak malas melakukan konservasi hutan dan konservasi mata air. Ia berencana menanam pohon dengan akar kuat agar bisa menyerap air dan mengikat tanah.

Optimisme Sudarto adalah optimisme yang keras kepala. Meski ia tahu jalan di depannya penuh dengan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) ia memilih untuk terus bergerak, “SPP tidak akan mundur sebelum berhasil!” Ungkapnya, “Tidak akan pulang sebelum pohon karet tumbang!” Menambahkan dengan semangat. Baginya, perjuangan ini bukan tentang kekerasan, melainkan tentang keberadaban. “Kami tidak akan merusak tanaman perusahaan, karena itu bukan milik kami. Tapi biarkan kami menanam di sela-selanya untuk perut kami,” ujarnya, dengan tatapan penuh harapan ke langit biru Jakarta.

Akhir di Aspal Jakarta yang Masih Membara

Menjelang sore, ketika matahari mulai condong ke barat namun aspal masih menyimpan sisa panasnya, massa aksi mulai merapatkan barisan di depan gerbang DPR RI yang terkunci rapat. Orasi Dewi Kartika pada hari itu menyerukan konsolidasi lintas gerakan. “Tanpa persatuan kita tidak bisa mengimajinasikan dunia tanpa kapitalisme,” ucapnya dengan tangan mengepal ke langit dan wajah merah padam.

“Sebagai salah satu pimpinan kolektif di GEBRAK, tentu tetap bersemangat karena GEBRAK, KASBI, dan kawan-kawan tetap memilih untuk tidak bergabung di May Day fiesta di Monas karena kepeduliannya akan situasi-situasi yang termaginalkan,” ucapnya.

Baginya, May Day bukan sekadar ritual tahunan, melainkan pengingat bahwa musuh rakyat adalah kapitalisme yang lapar tanah, hanya bisa dilawan dengan persatuan yang solid antara buruh, petani, nelayan, dan perempuan.