Penulis: Renno Baihaqi
Irsyad Arif Fadhillah, M. Fajar Ramadhan, Angga Ferdian, dan Juli Imanuel berkontribusi dalam artikel ini.
Kamis sore itu, langit Jakarta merayap pelan menuju senja. Di seberang pagar besi Istana Negara, di trotoar yang sudah menjadi tanah sakral selama hampir dua dekade, satu per satu sosok berjubah hitam berdiri dalam diam. Payung-payung hitam mekar seperti bunga duka yang mekar di musim yang salah — tegak, kokoh, seragam dalam warna, beragam dalam luka yang mereka bawa.
Tidak ada teriakan. Tidak ada spanduk yang dikibas-kibaskan. Hanya keheningan yang terasa lebih berat dari suara apa pun. Keheningan yang menuduh. Keheningan yang menuntut.
Lalu dari sebuah mikrofon kecil, sebuah suara memecah sore itu dengan kalimat yang terdengar seperti bukan sekadar sapaan.
“Selamat malam, karena Indonesia sudah gelap.”
Kalimat itu bukan metafora yang sembarangan lahir. Ia adalah diagnosis. Ia adalah pernyataan keadaan. Dan ia keluar dari mulut Dimas — seorang aktivis muda yang berdiri di antara lautan payung hitam itu dengan keberanian yang mungkin tidak selalu ia rasakan sendiri, tapi tetap ia tunjukkan.
Gelap. Tapi bukan gelap karena matahari terbenam. Gelap karena — seperti yang kemudian ia jabarkan — Indonesia di tahun 2026 ini tengah menanggung akumulasi dari kebijakan-kebijakan yang bergerak menjauh dari rakyat, sementara kekuasaan memeluk militer lebih erat dari yang seharusnya diizinkan oleh sebuah negara yang menyebut dirinya demokratis.
Anatomi Kegelapan — Catatan Dimas tentang Indonesia 2026
Untuk memahami mengapa seseorang memilih kata “gelap” — bukan “sulit”, bukan “rumit”, bukan “kompleks” — perlu ada perjalanan mundur sejenak ke awal tahun 2025, saat gerakan yang menyebut dirinya Indonesia Gelap pertama kali memenuhi jalanan.
“Karena kalau kita berkaca pada awal tahun 2025, ada aksi namanya Indonesia Gelap,” kata Dimas. “Yang mana waktu itu, aksi tersebut mencerminkan situasi kedaruratan soal beberapa kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Tahun lalu itu fokus pada kebijakan kenaikan PPN 12%.”
Tapi tahun ini, kondisi itu tidak membaik. Ia memburuk.
Tahun ini ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang bertambah dan kemudian makin menyengsarakan masyarakat,” lanjutnya.
Dan yang paling mengusik bukan sekadar soal angka-angka ekonomi yang tertekan — dolar yang melemah, harga pokok yang melambung, kenaikan Pertamax pada 9 Juni malam — melainkan sesuatu yang jauh lebih struktural dan jauh lebih berbahaya: keterlibatan militer yang merangsek masuk ke ruang-ruang sipil.
“Termasuk adalah bagaimana pelibatan militer secara aktif dalam ruang-ruang kebijakan publik negara. Seperti makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, lalu juga ada Sekolah Rakyat.”
Sekolah Rakyat. Koperasi Desa. Makan Bergizi Gratis. Program-program yang secara semantik terdengar seperti hadiah bagi masyarakat kecil, tapi di dalamnya menyimpan anatomi yang berbeda: institusi militer yang seharusnya berdiri di garis pertahanan negara, kini mengambil alih peran-peran yang semestinya berada di tangan sipil. Dan bagi Dimas, ini bukan anomali — ini adalah pengulangan sejarah yang paling mengerikan.
“Yang mana itu seperti deja vu atau mengembalikan kembali kengerian rezim otoriter Orde Baru yang menggunakan militer sebagai perpanjangan kekuasaan politiknya.”
Deja vu. Kata itu menggelinding berat. Karena deja vu bukan sekadar perasaan pernah melihat — ia adalah perasaan pernah merasakan, pernah bertahan, pernah kehilangan seseorang karenanya. Dan di Aksi Kamisan, kata itu bukan sekadar ungkapan retorika. Ia adalah ingatan kolektif yang terpatri dalam tubuh para ibu yang sudah 911 minggu berdiri di sini, memegang foto anak-anak mereka yang hilang.
Lantas bagaimana membaca situasi ini secara lebih menyeluruh? Apakah yang salah adalah militernya, prajuritnya, atau sesuatu yang lebih fundamental?
Dimas menjawab dengan tenang — tapi ketegasan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. “Yang salah hari ini adalah bagaimana rezim politik. Artinya adalah penyelenggara negara atau pemerintah yang tidak mampu mengontrol secara kuat tugas pokok dan fungsi utama dari militer sebagai alat pertahanan.”
Bukan militernya yang salah. Yang salah adalah negara yang gagal menempatkan militer pada koridornya. Yang salah adalah kekuasaan politik yang memilih memperluas jangkauan militer alih-alih memperkuat institusi sipil.
Andri Yunus dan Gunung Es Impunitas
Di antara percakapan panjang sore itu, satu nama disebut dengan nada yang berbeda. Andri Yunus — figur dari KontraS, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan — yang kasusnya mencuat dan mengguncang.
Bagi Dimas, kasus Andri bukan berdiri sendiri sebagai peristiwa tunggal. Ia adalah puncak dari sebuah gunung es yang sebagian besarnya selama ini tenggelam di bawah permukaan kepedulian publik.
Bagi Dimas, kasus Andri bukan berdiri sendiri sebagai peristiwa tunggal. Ia adalah puncak dari sebuah gunung es yang sebagian besarnya selama ini tenggelam di bawah permukaan kepedulian publik.
Ia kemudian merinci: kultur kekerasan yang tak kunjung dikikis, penggunaan militer sebagai perpanjangan kekuasaan politik, dan yang paling berbahaya — kultur impunitas. “Artinya, tidak adanya penghakiman atau penghukuman yang setimpal untuk para pelaku dari anggota militer dalam persidangan atau proses hukum.”
Impunitas bukan hanya ketidakadilan bagi korban. Impunitas adalah pesan yang dikirimkan oleh negara kepada masyarakat: bahwa ada pihak-pihak yang berada di atas hukum. Bahwa ada warga negara yang lebih setara dari warga negara lainnya. Dan pesan itu, menurut Dimas, menghasilkan perpetuasi — pengulangan kekerasan yang tak berujung.
“Hal ini mengakibatkan adanya perpetuasi atau pengulangan situasi kekerasan, dan itu yang hari ini menjadi masalah di Republik Indonesia.”
Ia menyebut deretan peristiwa: tindakan kekerasan TNI AD dalam penggusuran di Lenteng Agung, pembunuhan Kepala Cabang BRI, pembunuhan bos rental di Serang, peluru nyasar di Kediri atau Madiun. Kasus demi kasus yang mungkin tidak selalu terhubung satu sama lain dalam rantai komando, tapi terhubung oleh benang merah yang sama: lemahnya kontrol negara terhadap institusi bersenjata.
Indonesia sudah gelap. Dan gelapnya bukan karena tidak ada lampu — melainkan karena ada yang terus memadamkannya.
Tapi siapa yang paling tahu tentang gelap? Mungkin bukan mereka yang baru pertama kali berdiri di sini sore itu. Mungkin yang paling tahu adalah mereka yang sudah pernah hidup di dalamnya — dalam arti yang paling harfiah dan paling menyayat.
Antara Bagian: Tubuh yang Menjadi Arsip — Kesaksian Fendi Saleh
Di antara lautan payung hitam sore itu, ada seorang laki-laki tua yang berdiri dengan cara yang berbeda dari yang lain. Bukan karena ia lebih lantang, bukan karena ia membawa atribut yang lebih mencolok. Tapi karena tubuhnya sendiri adalah dokumen. Kulitnya adalah arsip. Dan tiap kerutannya adalah catatan dari sejarah yang oleh banyak orang lebih mudah dilupakan daripada dihadapi.
Namanya Fendi Saleh. Usianya 88 tahun — Ia datang dari Jakarta, tapi akar perjuangannya terbentang jauh lebih panjang dari perjalanan hari itu. Ia adalah salah satu dari mereka yang mengawali Aksi Kamisan — bukan sebagai penonton, bukan sebagai simpatisan, tapi sebagai seseorang yang mengerti dari dalam tulangnya sendiri mengapa aksi seperti ini harus ada.
“Saya ikut mengawali,” katanya, pelan, dengan suara yang tidak terburu-buru. “Hingga saat-saat kalanya.”
Ia seorang korban. Bukan korban dalam pengertian abstrak atau politis — melainkan dalam pengertian yang paling konkret: ia pernah ditangkap, ditahan, dan dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain selama sepuluh tahun. Dari 1969 hingga 1979. Tuduhan yang dialamatkan kepadanya: bahwa ia bagian dari kekuatan PKI. Alasannya? Ia adalah anggota Serikat Buruh.
Karena dianggap bahwa itu merupakan gerakan PKI, yang dianggap bahwa Serikat Buruh dimana bagian dari kekuatan PKI. Ujarnya.
Ia berhenti sejenak. Seolah masih tidak habis pikir, bahkan setelah lebih dari setengah abad, dengan logika yang pernah menghancurkan sebagian besar hidupnya.
“Tuduhan-tuduhan yang sebetulnya tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal sehat? Karena organisasi politik PKI dengan Serikat Buruh kan berbeda.”
Dan yang membuatnya makin perih: ia tidak pernah diadili. Tidak pernah diperiksa secara layak. Tidak ada pengadilan yang memanggilnya untuk membuktikan kesalahan — atau ketiadaan kesalahan. “Kalau difitnah, tentunya saya diadili. Paling tidak diperiksa. Ini tidak, dituduh saja langsung.”
Tubuh yang sudah renta, tutur kata yang kian terbata-bata, hingga reporter kesulitan dalam mencerna apa yang Fendi ucapkan. Raganya yang sudah tak lagi belia, tetapi semangat dalam mengedepankan hak asasinya tidak padam. Ia hanya meminta keadilan, keadilan yang tidak ia dapatkan selama ia hidup.
Inilah wajah impunitas dalam bentuknya yang paling tua dan paling telanjang: bukan hanya pelaku yang tidak dihukum, tapi korban yang tidak pernah diberi ruang untuk membela diri. Negara yang menangkap tanpa membuktikan, yang menghukum tanpa mengadili, yang meminta seseorang menanggung sepuluh tahun hidupnya sebagai harga dari sebuah tuduhan yang bahkan tidak perlu diverifikasi.
Dimas berbicara tentang deja vu Orde Baru. Pak Fendi adalah Orde Baru itu — dalam arti ia adalah salah satu tubuh yang pernah digiling oleh mesinnya dan entah bagaimana masih berdiri, masih hadir, masih mau datang ke sini setiap Kamis.
Ia datang bukan untuk dirinya sendiri lagi. Ia datang karena ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang perlu dijaga.
“Untuk memberikan peringatan. Atau agar supaya kepada generasi muda untuk tidak lupa bahwa penguasa sejak zaman Harto sampai sekarang ini merupakan kekuatan yang anti kepada kedaulatan rakyat.”
Ia lalu mengutip sesuatu yang lebih tua dari semua rezim yang pernah ia saksikan: Mukaddimah Undang-Undang Dasar. Sebuah teks yang lahir dari perjuangan melawan kolonial, yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat — bukan di tangan jenderal, bukan di tangan mereka yang memegang senjata.
“Tidak ada jendral yang pada saat perjuangan melawan kolonial itu tidak ada. Yang ada itu rakyat dengan bambu runcing.”
Kalimat itu menggantung. Bukan karena ia tidak selesai, tapi karena ia terlalu selesai. Terlalu tajam. Rakyat dengan bambu runcing yang merebut kemerdekaan, lalu kemerdekaan itu pelan-pelan diambil alih oleh mereka yang datang belakangan dengan seragam dan bintang di bahu.
Di usianya yang ke-88, Pak Fendi adalah saksi hidup dari rentang waktu yang hampir tidak bisa dibayangkan oleh generasi kini: dari zaman kolonial, hingga reformasi, hingga Aksi Kamisan, hingga sore Kamis ini di mana ia masih berdiri dengan payung hitam di tangannya. Ia telah menyaksikan Indonesia dalam hampir seluruh babaknya — dan ia masih belum berhenti menyuarakan hak asasi manusia.
Bukan karena ia tidak lelah. Bukan karena ia tidak punya hak untuk beristirahat setelah segalanya yang ia tanggung. Tapi mungkin justru karena ia tahu — lebih dari siapa pun yang ada di sana sore itu — bahwa jika orang-orang sepertinya berhenti bersuara, maka suara itu akan benar-benar hilang. Dan bersama suara itu, hilang pula ingatan. Dan bersama ingatan itu, hilang pula kemungkinan bahwa keadilan suatu hari nanti akan datang.
911 Minggu, dan Api yang Tidak Padam — Refleksi Cholil Mahmud
Di sisi lain dari sore yang sama, ada seorang laki-laki yang sudah cukup lama berdiri di tempat seperti ini — atau di tempat-tempat yang serupa, dengan semangat yang serupa. Cholil Mahmud berbicara dengan suara yang tenang, seperti orang yang sudah melewati banyak siklus kemarahan dan menemukan sesuatu yang lebih tahan lama: ketekunan.
“Sekarang Aksi Kamisan tampaknya telah menjadi tempat belajar bagi banyak orang tentang bagaimana memiliki kepedulian sosial, memahami bagaimana negara seharusnya dijalankan, sekaligus mengasah daya kritis publik, khususnya generasi muda.”
Tempat belajar. Dua kata yang mungkin terdengar terlalu sederhana untuk mendeskripsikan sesuatu sebesar Aksi Kamisan — sesuatu yang lahir dari tangisan para ibu, dari tuntutan atas nama nama-nama yang hilang di lorong-lorong kegelapan negara. Tapi justru di situlah kekuatan pernyataan Cholil: ia tidak mereduksi perjuangan menjadi sekadar aksi protes. Ia melihatnya sebagai proses pembentukan kesadaran yang panjang dan organik.
Aksi Kamisan dimulai bukan sebagai ruang pendidikan. Ia lahir dari luka. “Pada awalnya, aksi ini hadir untuk menuntut pemerintah agar tidak melakukan impunitas terhadap para pelanggar HAM dalam berbagai kasus yang belum terselesaikan.”
Tapi ia berkembang. Ia menyebar ke berbagai kota. Dan ia bertahan — oh, betapa ia bertahan.
“Di Jakarta sendiri, Aksi Kamisan telah berlangsung hingga minggu ke-911. Bayangkan, selama 911 minggu orang-orang terus bergantian hadir.”
911 minggu. Angka itu perlu sejenak untuk dicerna. Jika dikonversi, itu adalah hampir 19 tahun. Hampir dua dekade di mana setiap Kamis — bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, tapi setiap Kamis — orang-orang datang dan berdiri. Bergantian. Beberapa wajah yang sama dari minggu pertama masih hadir hingga kini. Rambut yang mungkin kini lebih putih. Langkah kaki yang mungkin sedikit lebih berat. Tapi mata yang sama: penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dipadamkan oleh waktu.
“Hal itu menunjukkan adanya komitmen dan kekuatan untuk terus hadir, menuntut hak-haknya, serta meminta negara memberikan perlakuan yang lebih adil kepada masyarakat. Hingga minggu ke-911 tersebut, tuntutan mereka pun belum sepenuhnya terpenuhi.”
Belum sepenuhnya terpenuhi. Kalimat itu bisa dibaca sebagai kegagalan. Tapi Cholil tidak membacanya demikian — dan siapa pun yang pernah berdiri di antara payung-payung hitam itu juga tidak akan membacanya demikian. Aksi Kamisan bukan jenis perjuangan yang mengukur keberhasilannya dari satu kemenangan besar. Ia adalah perjuangan yang paham betul bahwa keadilan adalah proses — bukan produk.
Ketika Parlemen Gagal, Warga Bergerak
Cholil kemudian membawa analisisnya ke wilayah yang lebih struktural — ke jantung dari mengapa gerakan seperti Aksi Kamisan lahir dan bertahan.
Dalam teori demokrasi yang sehat, ada mekanisme yang disebut check and balances — sebuah sistem di mana kekuasaan mengawasi kekuasaan lain, di mana tidak ada satu entitas pun yang bebas bertindak tanpa pertanggungjawaban. Mekanisme ini seharusnya dijalankan oleh lembaga-lembaga formal: parlemen, partai politik, pengadilan.
“Proses check and balances itu seharusnya dijalankan oleh parlemen, partai politik, serta pendidikan politik yang diberikan oleh partai-partai tersebut.”
Kata kunci di sini: seharusnya. Karena kenyataannya, fungsi itu tidak selalu berjalan. Parlemen yang semestinya menjadi suara rakyat kerap menjadi suara kepentingan. Partai politik yang semestinya menjadi madrasah demokrasi lebih sering menjadi mesin rekrutmen kekuasaan.
“Namun, ketika fungsi itu tidak berjalan optimal, masyarakat kemudian mencari jalan keluar melalui berbagai bentuk partisipasi warga, salah satunya melalui Aksi Kamisan.”
Di sinilah letak signifikansi Aksi Kamisan yang melampaui sekadar protes mingguan: ia adalah substitusi dari fungsi yang seharusnya dijalankan oleh institusi formal. Ketika parlemen tidak cukup lantang, Aksi Kamisan berbicara dalam diam yang lebih nyaring. Ketika partai tidak mendidik, Aksi Kamisan menjadi ruang belajar.
Dan berbicara soal belajar — Cholil mengingatkan pada tanggung jawab mereka yang sudah terjaga. “Karena itu, bagi teman-teman yang telah memiliki kesadaran, penting untuk memperluas pengetahuan dan menyebarkannya kepada lingkungan sekitar masing-masing.”
Kesadaran bukan warisan yang datang dengan sendirinya. Ia adalah api yang harus dinyalakan, dijaga, dan disebarkan dari satu tangan ke tangan lain.
Dua Suara, Satu Sungai
Dimas dan Cholil berdiri dari titik yang berbeda — yang satu menganalisis dari perspektif krisis yang sedang berlangsung, yang lain merenungkan dari perspektif panjang dua dekade perlawanan. Tapi keduanya seperti dua anak sungai yang mengalir menuju muara yang sama.
Dimas melihat kegelapan Indonesia 2026 sebagai produk dari kegagalan negara yang konkret dan terukur: kebijakan yang tidak berpihak, militerisme yang merambah ruang sipil, dan impunitas yang menjadi kultur. Ini adalah diagnosis klinis — tajam, spesifik, berbasis fakta.
Cholil, di sisi lain, memberikan sesuatu yang berbeda: obat. Atau setidaknya, peta jalan menuju obat. Ia berbicara tentang konsistensi, tentang kehadiran, tentang komunitas yang terbentuk dari perjuangan bersama. Ia berbicara tentang pentingnya warga mengambil alih fungsi yang ditinggalkan oleh institusi.
Keduanya saling melengkapi dalam cara yang indah: tanpa analisis seperti Dimas, kita tidak tahu apa yang sedang kita lawan. Tanpa visi seperti Cholil, kita tidak tahu bagaimana cara melawannya.
Dan Aksi Kamisan — dengan payung hitamnya, dengan diam yang lebih keras dari teriakan, dengan 911 minggu yang terurai seperti rantai perlawanan — adalah ruang di mana kedua elemen itu bertemu setiap minggunya.
Dimas sendiri mengakui bahwa Aksi Kamisan bukan solusi instan. “Aksi Kamisan menurut saya menjadi salah satu ruang. Meskipun memang tidak bisa serta-merta atau secara otomatis melakukan perubahan, tapi Aksi Kamisan punya satu karakteristik atau keunikan yang tidak dimiliki oleh gerakan lain. Apa itu? Konsistensi.”
Konsistensi. Kata yang terdengar sederhana tapi terasa seperti batu pijakan di tengah sungai deras. Tidak semua gerakan mampu bertahan. Tidak semua api mampu melewati musim hujan. Tapi Aksi Kamisan telah membuktikan bahwa konsistensi bisa menjadi senjata — bahkan mungkin senjata yang paling ampuh dalam perjuangan jangka panjang.
“Konsistensi Aksi Kamisan mampu menjadi katalis atau penghubung antara realita yang terjadi di masyarakat dengan situasi-situasi yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk dapat melakukan perubahan menuju perbaikan.”
Katalis. Penghubung. Bukan mesin perubahan yang langsung menghasilkan reformasi. Tapi sesuatu yang lebih penting: penjaga koneksi antara realita dan harapan. Antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi.
Dan koneksi itu kini tidak hanya terjadi di depan Istana Jakarta. Dimas mencatat: “Hari ini Aksi Kamisan ada di 27 titik kota di Indonesia maupun di luar negeri — ada di Australia, ada di New York, ada di Belanda.”
27 titik. Dari Sabang mungkin sampai Merauke, dari Jakarta sampai Sydney, dari Yogyakarta sampai Amsterdam. Setiap Kamis, di berbagai zona waktu yang berbeda, orang-orang berdiri dan memegang payung hitam mereka — atau apapun simbol yang mereka pilih — dan mengatakan: kami masih di sini. Kami tidak lupa. Kami tidak akan berhenti.
Cahaya di Ujung Terowongan yang Panjang
Sore itu, saat percakapan mereda dan payung-payung hitam mulai satu per satu dilipat, ada sesuatu yang menggantung di udara — sesuatu yang lebih dari sekadar suara dan warna. Ia adalah warisan yang sedang dalam proses dibuat. Ia adalah surat yang sedang ditulis untuk generasi yang belum lahir.
Cholil menutup pembicaraannya dengan kata-kata yang terdengar sederhana tapi menyimpan kedalaman yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah hadir lebih dari satu kali. “Saya ingin terus mendengar aspirasi dari banyak warga yang hadir dan berharap kita dapat terus merawat api perjuangan ini bersama-sama. Karena itu, yang paling penting adalah terus hadir.”
Merawat api perjuangan. Api tidak menjaga dirinya sendiri. Api perlu bahan bakar. Api perlu tangan yang menjaganya dari angin. Dan di Aksi Kamisan, bahan bakar itu adalah setiap orang yang datang — tua atau muda, yang sudah lama berjuang atau yang baru mengerti bahwa perjuangan adalah bagian dari menjadi manusia yang utuh.
Dan Dimas menutup pesannya dengan kalimat yang terasa seperti mantra, seperti doa, seperti seruan yang ingin bergema jauh melampaui sore itu.
“Jangan pernah menyerah pada situasi sulit. Selalu ada cahaya di ujung terowongan sesulit dan selama apa pun kita melakukan sesuatu. Karena keadilan tidak serta-merta turun dari langit, tapi keadilan harus diraih oleh kita semua.”
Keadilan tidak turun dari langit. Ini bukan pesimisme — ini adalah kebenaran yang menguatkan. Karena jika keadilan tidak turun dengan sendirinya, maka keadilan bisa diciptakan. Jika keadilan tidak datang tanpa usaha, maka usaha memiliki arti. Maka setiap langkah kaki yang menuju Istana setiap Kamis — setiap payung hitam yang dipegang dalam diam, setiap nama yang disebut dalam doa, setiap malam yang dihabiskan untuk menyiapkan spanduk dan menjaga semangat — semuanya berarti.
“Jadi untuk itu, kita semua harus menyatukan gerakan, menyatukan gagasan, dan bergerak bersama untuk bisa melihat Indonesia yang lebih baik. Bukan lewat kebijakan yang dikeluarkan oleh janji-janji manis kepala politisi, tapi dari kepentingan masyarakat.”
Dari kepentingan masyarakat. Dari orang-orang yang terpinggirkan. Dari suara-suara yang selama ini tidak pernah cukup keras untuk didengar oleh mereka yang duduk di kursi-kursi kekuasaan.
Hari sudah gelap ketika percakapan itu berakhir. Tapi ada yang berbeda dari gelap ini — ia bukan gelap yang hampa. Ia adalah gelap yang diterangi oleh 911 minggu keberanian, oleh 27 titik nyala yang tersebar di seluruh dunia, oleh suara-suara yang tidak mau diam.
Indonesia mungkin sudah gelap. Tapi selama ada orang yang mau berdiri dengan payung hitam di tangannya dan berkata — saya masih di sini, saya tidak lupa — maka gelapnya tidak pernah benar-benar total.
Tidak pernah.
Editor: Irsyad Arif Fadhiillah
