Punah di dalam Lingkaran Pemerintah

“Jangan takut deforestasi,” ucap pimpinan di suatu negara menuju kehancuran. Bagaimana bisa dia mendeklarasikan hal yang dia ingkari? Kata tersebut bukan lagi persuasi, tetapi bualan yang polanya terus sama. Kebijakan presiden dengan menanam sawit masih terus berjalan, seolah selagi masih ada, kenapa tidak dimanfaatkan? Alih-alih bermanfaat, justru kerusakan lingkungan yang kini telah terjadi.

Satu tahun pemerintahannya, bagaiakan dalam neraka dunia yang terus disiksa secara perlahan dari aturan dan proyeknya. Satu tahun pemerintahannya, ditandai meningkatnya deforestasi yang meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dari riset lembaga Auriga Nusantara mencatatat sekitar 433.751 hektare hutan gundul sepanjang 2025, sedangkan di 2024 sekitar 261.575 hektare.

Pembabatan hutan terjadi adanya izin konsesi tambang, food estate, maupun sawit. Ini bukan masalah tidak mensyukuri dalam segi pemanfaatan, tetapi melihat kondisi alam yang justru menjadi paru-paru dunia kian bengik. Saya menyebut itu sebuah kegoblokan hakiki yang dipelihara.

Auriga mencatat pula penggundulan hutan di kawasan hewan-hewan terancam punah. Kita bisa lihat seberapa bengisnya, seluruh elemen makhluk hidup mereka tidak pikirkan akan keselamatan.

Deforestasi yang dihasilkan oleh korporasi menjadi lahan bisnis dalam membuka tambang, mirisnya mereka diizinkan dari pemerintah. Deforestasi ini seolah sudah terencana dan pemerintah menjadi supir penghantar bagi kaum cukong.

Sumatera dan Sulawesi menjadi pulau yang mengalami deforestasi cukup parah. Aceh yang masih belum cukup pulih dari bencana alam yang menimpa, terus digenjot dari sistem pemerintahan yang rusak. Taman Nasional pun ikut menjadi korban dalam pembalakan liar, meskipun kawasan konservasi. Salah satunya kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), TNTN kini merambah menjadi kawasan sawit ilegal. Dalam investigasi kanal youtube Watchdoc memantau keadaan TNTN yang sebagian menjadi lahan sawit, dan habitat gajah ikut punah. Taman bermain mereka dan rumahnya habis disapu oleh mesin raksasa, sehingga gajah masuk pemukiman, yang kemudian dibunuh.
Seharusnya, kawasan yang dilindungi undang-undang, mengapa ada konsesi kalau bukan adanya hubungan? Bukti nyata sebuah kecacatan dalam institusi kecil pengurus Taman Nasional pun rusak.

Ini baru menjadi satu tahun pemerintahan, bagaimana dua? Tiga? Empat? Lima? Atau abadi? Entah sampai kapan bisa bertahan, melihat kemusnahan di ujung tanduk, atau di ujung pintu Hambalang.

Rezim ini telah gagal dalam menangani permasalahan iklim, budi daya hutan, fauna, maupun gizi. Deforestasi meningkat menjadi dampak yang sangat ekstrem terutama pemanasan global, kepunahan flora dan fauna endemik di Indonesia justru akan melonjak.
Pemimpin negara harus sadar akan keberlangsungan kehidupan bagi negaranya, memutar otak untuk mengembangkan dan memajukan kesejahteraan negara yang dipimpinnya. Pemimpin negara tetap harus menjaga kewarasannya, jika kewarasaanya terganggu oleh segelintir bajingan hidup, dia hanya menjadi alat politik dalam mengatur kenegaraan, terkecuali persis akan bedebahnya.

Presiden harus mengeluarkan kebijakan dalam perlindungan hutan, bukan perlindungan izin bagi korporasi yang berlindung dalam pelukan pemerintahan. Lahan konservasi yang seharusnya sudah dilindungi pun harus diperketat, dan melibatkan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hutan.

Ini bukan persoalan “Asal bapak senang,” melainkan penalaran yang harus tetap dijaga sebagai antek-anteknya.

Dari BBC, memungkinkan Indonesia berpotensi menjadi juara tropis dunia. Sungguh konyol jika rezim bangga dalam hal tersebut. Riset Indonesia saat ini diperlukan dalam penataan negara sebelum punah, ataupun merekah.

• Punah di dalam Lingkaran Pemerintah
• Hello world!